Score – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan realisasi serapan anggaran baru mencapai 49,11 persen atau setara Rp3,69 triliun dari total pagu Rp7,51 triliun per 3 September 2023.
“Kami sedang hitung, semua Eselon I itu sudah melebihi 55 persen, sehingga kami targetkan bulan September atau Oktober itu bisa mencapai 60-an persen,” kata Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa.Unit kerja Eselon I dengan realisasi serapan anggaran terkecil, di bawah 50 persen, adalah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) yang memiliki pagu sebesar Rp407,49 miliar, namun realisasi serapan hanya Rp82,27 miliar atau setara 20,19 persen.KemudianDirektorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) dengan pagu mencapai Rp203,57 miliar, namun angka realisasi hanya 41,04 persen atau setara Rp83,54 miliar.SelanjutnyaBadan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) juga mencatatkan angka serapan anggaran rendah hanya 43,11 persen atau setara Rp157,75 miliar dari pagu sebesar Rp375,11 miliar.Lalu,Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) dengan pagu sebanyak Rp511,10 miliar, namun angka realisasi hanya Rp220,32 miliar atau setara 43,11 persen.
Adapun Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) mencatatkan angka realisasi sebesar 45 persen yang setara dengan Rp614,23 miliar dari pagu sebanyak Rp1,35 triliun.Sementara ituDirektorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) mencatatkan angka realisasi anggaran sebesar 46,93 persen yang setara dengan Rp476,22 miliar dari pagu sebanyak Rp1,01 triliun.”Prognosis akhir 2023 rata-rata kami berharap bisa 98,83 persen,” kata Bambang.Ketua Komisi IV DPR Sudin mengatakan anggaran yang masih tersisa itu agar dilakukan realokasi ke program bimbingan teknis untuk mempercepat penyerapan pagu tersebut.
“Capaian realisasi anggaran KLHK yang sampai periode akhir 2023 masih berada di bawah 60 persen untuk di-realokasi kepada program lainnya, khususnya program berbasis masyarakat bimbingan teknis,” ucapSudin.