Score – Asosiasi tenis wanita dunia WTA belum memutuskan lokasi penyelenggaraan turnamen penutup musim 2024 di tengah berkembangnya spekulasi yang menyebut kejuaraan tersebut akan menuju ke Arab Saudi.
Cancun diumumkan sebagai tempat penyelenggaraan WTA Finals edisi tahun ini kurang dari dua bulan sebelum kejuaraan itu dimulai pada 29 Oktober, dan ajang di Meksiko itu mendapat kritik keras dari pemain peringkat dua dunia, Aryna Sabalenka, terkait standar penyelenggaraannya.
Beberapa media melaporkan bahwa turnamen Finals tersebut kemungkinan akan pindah ke Arab Saudi, dan BBC melaporkan bahwa kedua belah pihak telah bernegosiasi pada tahap akhir dan ingin mengamankan kontrak multi-tahun.
“Kami sedang dalam diskusi dengan berbagai kelompok terkait WTA Finals 2024 dan seterusnya, dan belum membuat keputusan pada saat ini,” kata juru bicara WTA dalam email, dikutip dari Reuters.
“Sesuai dengan semua keputusan WTA, kami bekerja sama dengan para pemain dan berfokus pada membangun masa depan yang kuat untuk tenis putri.”
Shenzhen menjadi tuan rumah edisi 2019 sebagai bagian dari kontrak selama 10 tahun, tetapi acara tersebut dibatalkan pada tahun berikutnya karena COVID-19 dan dipindahkan ke Guadalajara, Meksiko pada tahun 2021.
Turnamen itu diharapkan kembali ke Shenzhen mulai dari tahun 2022, tetapi WTA menangguhkan turnamen di China tersebut karena keprihatinan terkait perlakuan pemerintah setempat terhadap eks petenis peringkat satu dunia ganda, Peng Shuai.
Fort Worth, Texas menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada tahun tersebut dan menarik penonton yang sedikit.
Pada Agustus, pihak Tur ATP mengatakan turnamen Next Gen Finals bagi petenis di bawah usia 21 tahun akan diselenggarakan di Jeddah mulai 2023 hingga 2027, menandai turnamen resmi pertamanya di negara Teluk tersebut.
Arab Saudi telah menginvestasikan sejumlah besar uang dalam berbagai olahraga, termasuk sepak bola, Formula 1, tinju, dan golf. Namun, kritikus menuduh negara tersebut menggunakan Dana Investasi Publiknya untuk “membersihkan citra” melalui olahraga terkait rekam jejak hak asasi manusianya.
Negara kerajaan tersebut membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan menyatakan bahwa melalui hukumnya, mereka melindungi keamanan nasionalnya.
