Score – Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah yang digelar di Jakarta menghasilkan Deklarasi Muhammadiyah Hijau sebagai gerakan bersama dalam mengatasi dan memitigasi krisis iklim.
“Hal ini menjadikan kita sebagai warga Muhammadiyah sepenuhnya menjaga komitmen sebagai khalifah fil ard dengan menjaga, merawat bumi serta melakukan koreksi pada sesuatu yang salah dan telah menimbulkan bencana kemanusiaan,” ujar Ketua MLH PP Muhammadiyah Azrul Tanjung saat dihubungi dari Jakarta, Senin.
Adapun poin-poin Deklarasi Muhammadiyah Hijau itu yakni membangun ideologi Green Al Maun sebagai basis gerakan lingkungan di Muhammadiyah, mendukung kebijakan yang memihak pada kelestarian lingkungan dan melakukan koreksi atas kebijakan yang merusak lingkungan.
Kemudian, melakukan kolaborasi dengan semua pihak untuk lingkungan yang lestari, masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Melakukan aksi di level komunitas yang kemudian diluaskan menjadi gerakan yang luas melalui perilaku yang benar (teknologi) dan bijak (pemanfaatan).
“Lalu, menjadikan momentum pergantian kepemimpinan 2024 sebagai momen untuk mengampanyekan kepemimpinan yang peduli lingkungan,” kata dia.
Azrul mengatakan kerusakan lingkungan yang berakibat pada perubahan iklim global sudah menjadi fakta yang tidak bisa terbantahkan. Perubahan iklim telah menimbulkan berbagai bencana lingkungan hidup sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang mengancam kelangsungan semua makhluk.
Persoalan itu, kata dia, timbul diakibatkan keserakahan manusia dalam memanfaatkan dan memperlakukannya yang tidak berdamai dengan alam. Maka sebagai khalifah di muka bumi, sudah sepatutnya manusia menjaga lingkungan yang ditinggali.
“Muhammadiyah menyadari bahwa mengelola lingkungan hidup merupakan amanah yang harus dijalankan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar dan sebagai perwujudan dari keimanan setiap insan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah mengawali Gerakan keberpihakan pada lingkungan sejak berdirinya Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) 1918 yang menjadi landasan ideologi gerakan.
Gerakan tersebut yang kemudian terus berlangsung hingga melahirkan Lembaga Lingkungan Hidup Muhammadiyah tahun 2005. Sejarah menunjukkan bahwa komitmen kebijakan telah diambil dan berikutnya langkah aksi yang menjadi gerakan demi mewujudkan lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia.
Sebelumnya, MLH PP Muhammadiyah menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta, pada 18-20 Agustus 2023, untuk merumuskan strategi gerakan dalam mengatasi dan memitigasi krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini.
