Score – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan upaya konkret demi mendamaikan Israel dan Palestina yang tengah berada dalam konflik.
“Dunia tanpa kekerasan merupakan hak asasi manusia, apakah kita akan terus membiarkan tragedi ini (konflik Israel-Palestina) terus terjadi?” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Syafiq A. Mughni dalam konferensi pers terkait pernyataan sikap PP Muhammadiyah terhadap konflik Israel-Palestina di Jakarta, Rabu.
Dengan adanya konflik antara Israel dan Palestina, Syafiq menegaskan PBB belum berhasil menjalankan fungsinya, seperti menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa yang saling menghormati, serta menjadi pusat penyelamatan berbagai tindakan terhadap negara yang merusak perdamaian.
Terlebih lagi, konflik yang terjadi selama lebih dari 70 tahun itu telah merenggut banyak nyawa, termasuk di antaranya masyarakat sipil yang tidak bersalah.
“Harus dipertanyakan, apalagi dalam perjalanan PBB yang usianya sudah menginjak 78 tahun sebentar lagi,” ujarnya.
Syafiq menilai jika tidak ada langkah yang progresif, maka konflik Israel-Palestina berpotensi menjadi lebih besar lagi di masa yang akan datang, dibandingkan dengan saat ini maupun sebelumnya.
“Kesadaran akan perdamaian dan hak asasi manusia untuk berdemokrasi di tatanan global ini sudah berada di lorong gelap, atau buntu dari peradaban modern,” ucapnya.
Oleh karena itu, dia berharap agar PBB dapat menegakkan perdamaian, serta menindak negara yang berpotensi merusak perdamaian. Selain itu, sejumlah forum tingkat dunia yang selama ini telah bekerja sama dengan baik perlu menjadi refleksi mendasar untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina.
Sebelumnya, pernyataan senada dilontarkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mendesak agar perang antara Israel dan Palestina segera dihentikan, untuk menghindari semakin bertambahnya korban dan hancurnya harta benda.
“Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar,” kata Presiden Jokowi, Selasa (10/10).
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan dirinya telah meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta kementerian/lembaga terkait untuk segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI di wilayah konflik.
“Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai parameter yang sudah disepakati PBB,” kata Presiden Jokowi.*
