Score – Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin meminta masyarakat, relawan dan pihak swasta untuk proaktif dan kolaborasi membantu mengatasi dan menekan angka stunting di daerah itu.
“Demikian juga dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dapat membantu masyarakat dan warga miskin. Mengurus stunting bukan hanya pemerintah saja, kekuatan masyarakat kita sinergikan, termasuk swasta. Memang suatu kesyukuran karena penanganan stunting di Sulsel dilakukan dengan baik,” kata Bahtiar dalam keterangannya di Makassar, Kamis.
Ia menjelaskan percepatan penurunan angka stunting adalah program prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun menjadi 14 persen.
Penanganan stunting dan gizi buruk merupakan salah satu program prioritas Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulsel. Adapun angka angka prevalensi stunting Sulsel pada 2022 mencapai 27,2.
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad memuji kinerja Kabupaten Takalar dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kabupaten Takalar berhasil menurunkan angka stunting di tahun 2022.
Kabupaten Takalar masih tercatat sebagai daerah yang memiliki angka prevalensi stunting tinggi, namun belakangan ini menurun secara signifikan. Berdasarkan data SSGI pada tahun 2022, prevalensi stunting Kabupaten Takalar berada pada angka 31,1 persen. Angka ini menurun jauh dibandingkantahun 2021 sebesar 34,7 persen.
Ini karena Takalar membuat program aplikasi Takalar Ayo Atasi Stunting, dimana dengan aplikasi ini para pimpinan daerah, OPD, dan TP2S dapat memantau kondisi anak stunting satu per satu by name by adress. Ia berharap Sulsel yang menjadi contoh adalah Kabupaten Takalar.
“Untuk yang Sulsel kita bisa mencontoh Takalar,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Takalar Asriadi Ali menjelaskan Perpres 72 Tahun 2021 mengamanahkan BKKBN sebagai leading sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting tersebut.
“Kita harus terus berupaya, karena percepatan penurunan target nasional 14 persen. Itu bukan hal mudah, tapi bukan juga hal yang mustahil, sehingga diperlukan kerja kolaborasi yang jelas oleh semua pemangku kepentingan,” katanya.
