Score – Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyatakan digitalisasi penyerapan tenaga kerja perlu segera diterapkan di Kota Pahlawan, Jawa Timur, dengan harapan warga tidak lagi kesulitan dalam mencari pekerjaan.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti dalam keterangannya di Surabaya, Kamis, mengatakan, dengan adanya digitalisasi itu, diharapkan seluruh angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan di Kota Surabaya bisa dimasukkan ke dalam data base.
“Pemkot (Pemerintah Kota) Surabaya kemudian membuat sistem untuk mengintervensi mereka.
Tidak hanya by name by address (sesuai nama dan alamat), tapi juga profil butuh termasuk skill khusus pencari kerja itu tergambar dan lengkap,” katanya.
Dengan begitu, kata dia, mereka akan dengan mudah disalurkan kepada penyedia tenaga kerja di Kota Surabaya. Tugas Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang mengintervensi.
Menrutnya, tidak sulit membuat digitalisasi penyerapan tenaga kerja berbasis data ini. Surabaya sudah membuktikan pada sistem layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) hingga Kader Surabaya Hebat (KSH).
“Surabaya baru benar-benar menjadi smart city kalau pengentasan pengangguran juga dengan digitalisasi,” ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain itu, lanjut dia, dengan sistem digitalisasi akan terpotret seluruh angkatan kerja yang perlu mendapat intervensi dari Pemkot Surabaya yakni bisa melalui aplikasi atau platform yang lain, sehingga keberadaan warga Surabaya yang menganggur bisa terlacak.
Selanjutnya mereka akan terkelompokkan sesuai keahlian dan kemampuannya. Pemkot sebagai pelayan warga hadir untuk menyalurkan para tenaga kerja ke penyedia lapangan kerja.
“Jadi sudah bukan saatnya era digitalisasi begini pencari kerja susah-susah mencari lowongan pekerjaan dan melamarnya. Biarkan pemkot melayani dengan menghadirkan pekerjaan bagi warganya. Cukup melalui smartphone akan ada semacam notifikasi kebutuhan tenaga kerja,” ujarnya.
Reni mengatakan, sudah bukan zamannya lagi kota sekelas Surabaya masih manual dalam pengentasan pengangguran yakni mendata satu per satu angkatan kerja, kemudian baru memasukkan ke dalam data base.
Kemudian ujungnya akan terdata berapa jumlah angkatan kerja di kota ini. Para angkatan kerja itu, kemudian diminta untuk meningkatkan skill saat melamar pekerjaan melalui job fair atau bursa kerja.
Menurut Reni, event tetap perlu, tapi bisa ditingkatkan eskalasi dan efektivitasnya dengan menyesuaikan kebutuhan era. Setiap warga saat ini punya smartphone yang bisa menjadi penghubung intervensi Pemkot Surabaya kepada warganya.
Tokoh perempuan di Surabaya ini meyakini, bahwa Pemkot Surabaya dengan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang dimiliki mampu merealisasikan impian digitalisasi pengentasan pengangguran.
Digitalisasi ini, kata dia, akan menyebar seluruh angkatan kerja mulai mereka yang lulus SMA atau SMK. Bahkan sejak usia 15 tahun.
Tentu yang perlu dilakukan adalah sinergi antara Pemkot Surabaya, penyedia lapangan kerja termasuk perusahaan dan pelaku ekonomi lainnya, juga sinergi dengan warga. Para angkatan kerja atau warga yang menganggur itulah yang dituntut diperbaharui profil dirinya.
Dikatakan, para pencari kerja atau angkatan kerja itu kebanyakan adalah anak muda. Mereka dipastikan sangat akrab dengan dunia digital bersama smartphone mereka. Mereka harus meng-entri profil terkini ke dalam platform yang disediakan Pemkot Surabaya.
“Teknisnya bisa apa saja. Yang penting data base pencari kerja ini sudah terpegang oleh sistem. Begitu ada kebutuhan, mereka akan terkonfirmasi secara akurat dan detail. Inilah tugas pemkot, mengantarkan mereka pada penyedia kerja,” kata Reni menjelaskan.
Setiap angkatan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Surabaya, akan punya potensi untuk bisa bekerja.
Namun pimpinan dewan yang maju sebagai bakal Celeg DPR RI dari PKS ini mengingatkan ,bahwa kuncinya ada di pencari kerja. Utamanya pada kemampuan skil dan keterampilan.
Mereka nantinya akan punya akun tersendiri dalam digitalisasi pengentasan pengangguran. Profil yang utuh dan terupdate akan menjadi hal penting.
Tentu, kata dia, semua itu harus didukung anggaran. Untuk itu, DPRD Surabaya akan mendukung kebutuhan persetujuan anggaran demi kepentingan untuk pengentasan pengangguran.
“Dengan akun tersebut akan terkoneksi dengan sistem. Jadi, tidak perlu menunggu job fair yang diadakan terjadwal. Setiap saat penyedia pekerjaan membutuhkan bisa langsung ternotifikasi. Inilah upaya taktis yang bisa dilakukan pemkot dalam upaya pengentasan pengangguran,” kata Reni.
