Score – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memiliki momentum yang tepat pada tahun ini di bawah keketuaan Indonesia untuk menangani krisis di Myanmar, kata pengamat hubungan internasional Dinna Wisnu.
Menurut Dinna, keketuaan ASEAN tahun depan akan dipegang Laos, yang dia nilai tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan berbagai pertemuan dengan pihak-pihak di Myanmar.
“Mereka (Laos) pasti akan meminta mitra dialog yang sudah pasti perspektifnya beda soal penanganan ini,” ujar Dinna di Jakarta, Selasa.
Mitra dialog adalah negara-negara di luar kawasan ASEAN yang memiliki hubungan dan kemitraan dengan ASEAN.
Namun, Dinna memandang upaya yang dilakukan Indonesia saat ini belum cukup untuk menciptakan dialog nasional di Myanmar.
Indonesia telah berbulan-bulan mencoba melibatkan pemangku kepentingan utama dalam konflik Myanmar guna memulai proses perdamaian.
Indonesia sudah melakukan 110 pendekatan baik langsung, virtual, maupun melalui telepon dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar.
Menurut mantan perwakilan Indonesia untuk Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang HAM (AICHR) itu, jumlah pertemuan tidak dapat disebut sebagai capaian. Yang terpenting adalah sejauh apa kualitas pertemuan yang telah berlangsung.
“Apakah memungkinkan untuk dilakukan pertemuan antar kelompok oposisi atau oposisi dengan junta?” sambungnya.
Lebih lanjut, Dinna mengatakan seharusnya ASEAN tidak perlu takut menghadapi junta, yang dia nilai tidak kompeten mengelola semua wilayah di Myanmar.
“ASEAN punya mandat dan jelas; menjembatani penyelesaian damai. Lakukan saja, tidak perlu memikirkan pendapat junta,” kata dia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia terus mendorong dialog dalam penyelesaian krisis Myanmar.
Melalui kantor utusan khusus ASEAN, Indonesia telah melakukan pendekatan dengan organisasi perlawanan etnis (EROs), wakil-wakil politik, serta organisasi masyarakat sipil di Myanmar.
“Engagementsbukan merupakan tujuan namun merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu dialog inklusif untuk mencapai perdamaian yang tahan lama,” tutur Retno dalam jumpa pers pada 7 Juli lalu.
