Score – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) turut berpartisipasi aktif dalam memperkuat digitalisasi dan hilirisasi koperasi pertanian dengan hadir pada forum yang difasilitiasi oleh Vietnam selaku tuan rumah.
“Dalam rangka modernisasi koperasi di Indonesia, kami mendorong agar koperasi dapat mengadopsi teknologi serta transformasi digital dalam menjalankan usahanya,” kata Asisten Deputi Bidang Pembaruan dan Kemitraan Perkoperasian Kemenkop UKM Bagus Rahman seperti dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Asdep Bagus mengatakan Forum 30th ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives Board (ACEDAC) dan the 24th ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) sebagai pertemuan tahunan para pelaku gerakan koperasi pertanian dan pemangku kebijakan yang menangani koperasi pertanian di wilayah ASEAN, dinilai sejalan dengan program pengembangan usaha di Indonesia melalui koperasi.
Program hilirisasi dan digitalisasi koperasi pertanian di Indonesia, lanjutnya, menjadi salah satu fokus program KemenKopUKM dan merupakan upaya pemerintah dalam memodernisasi koperasi.
“Pemerintah mendorong agar koperasi dapat memiliki akses terhadap permodalan dan pasar global dengan mendorong bisnisnya agar memenuhi skala industri,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenkop UKM mengundang Koperasi Al-Itifaq sebagai salah satu koperasi modern di Indonesia yang telah menerapkan model bisnis hilirisasi produk pertanian dan pemberdayaan berbasis komunitas.
Koperasi Al-Itifaq berperan sebagai agregator dan distributor bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan anggotanya. Saat ini modelnya telah bertransformasi, koperasi memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan akses pendanaan, sertifikasi, peningkatan kapasitas, serta pengolahan nilai tambah produk pertanian yang dihasilkan.
Adapun pada pertemuan tersebut turut membahas berbagai inisiatif gerakan koperasi pertanian serta program perkembangan koperasi dari berbagai negara ASEAN serta beberapa mitra seperti ASEAN Foundation, Asia Farmer Association (AFA), Pemerintah Jepang, serta Non-Timber Forest Product Exchange Programme (NTFP-EP).
