Score – Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Papua Subhan Hamid Massa menyampaikan permintaan kepada Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin untuk membangun Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jayapura, Papua.
“Ada permintaan, karena ketika terjadi kasus HAM hendaknya masyarakat di sini merasa puas dan terbuka. Mungkin kiranya ada pengadilan HAM berada di wilayah Papua terutama di Kota Jayapura,” kata Subhan Hamid Massa dalam agenda pertemuan bersama Wapres Ma’ruf Amin di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa.
Dalam kesempatan itu, Hamid mengatakan saat ini terjadi banyak diskusi di tengah masyarakat Papua terkait rasa saling percaya satu sama lain menghadapi persoalan HAM.
Hamid menyebut kehadiran Pengadilan HAM di Jayapura dapat merepresentasikan hadirnya negara RI dalam menyelesaikan persoalan HAM yang terjadi di Papua.
Ia berharap Pengadilan HAM yang dibuka untuk umum dapat menghadirkan informasi aktual seputar tahapan penyelesaian proses hukum yang berkaitan dengan HAM.
Untuk dapat mengikuti jalannya proses hukum yang berkaitan dengan isu HAM di Papua, kata Hamid, masyarakat setempat harus menempuh sidang di lokasi pengadilan HAM yang berada di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan.
“Pengadilan HAM paling dekat ada di Makassar,” katanya.
Lebih lanjut Hamid mengatakan Wapres Ma’ruf Amin menyatakan kesanggupannya untuk merespons berbagai aspirasi masyarakat Papua dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Ekonomi Khusus Papua (BP3OKP).
“Kami boleh minta apa saja, tapi jangan minta sesuatu yang tidak bisa diberikan. Selama dalam bingkai NKRI, boleh minta apa saja, keadilan apa saja, yang beliau sampaikan dan itu sejalan dengan apa yang kita sampaikan dan cita-citakan, perdamaian Papua berkelanjutan,” katanya.
Dalam agenda dialog bersama Wapres Ma’ruf Amin bersama kalangan aktivis HAM dan tokoh agama Papua, di ruang tamu Gubernur Papua, dihadiri sejumlah perwakilan.
Mereka di antaranya sesuai daftar peserta audiensi: Ketua PWNU Papua Tony Wanggai, Ketua Muhammadiyah Papua Subhan Hamid Massa, Ketua Umum FKUB Papua Lipiyus Biniluk, Pegiat HAM di Papua Alberth Rumbekwan, Pengamat Hukum Papua Amsal Sama, Direktur ELSHAM Papua Pdt Mathius Adadikam, Perwakilan ECC di GI TP Fransina Yoteni, Mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Herman Saud, dan Kelompok Ahli Sekretaris Eksekutif BPP Melyana R Pugu.
