Score – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah daerah (pemda) di Jawa Timur (Jatim) perlu mengantisipasi peningkatan kejadian bencana di wilayah masing-masing.
Suharyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan sejak tahun 2020 sampai 2022 bencana di Provinsi Jatim mengalami peningkatan sebesar 60 persen.
Kejadian bencana di Jatim seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan pegunungan Arjuno, Bromo, dan Lawu, kata dia, tidak pernah terjadi sebelumnya.
“Kemudian karhutla di Gunung Bromo menjadi catatan penting bagi kita. Akibat kelalaian dan akibat kekurangpahaman, menjadikan kerugian cukup besar,” ujarnya.
Penanganan bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi beberapa waktu lalu, kata dia, juga diharapkan menjadi pembelajaran.
Suharyanto juga memaparkan perkembangan terkini penanganan bencana yang masih berlangsung.
“Relokasi Lumajang akibat erupsi Gunung Semeru, Alhamdulillah berjalan dengan baik dan sukses, karena dua kali erupsi, yang pertama ada korban, yang kedua tempat sama tapi alhamdulillah tidak ada korban. Ini pengalaman baik, pembelajaran berharga bagi kita semua ketika kebijakan tepat, melaksanakan relokasi, ketika bencana terjadi lagi di tempat yang sama tidak ada lagi korban,” tutur Suharyanto.
“Gempa bumi di Malang April 2021, Alhamdulillah per hari ini rata-rata program rehabilitasi dan rekonstruksinya sudah 100 persen, kecuali ada tambahan yang masih diproses,” tambahnya.
Menurut dia, penanaman vegetasi Cemara Udang di Pantai Teleng Ria di Pacitan Jawa Timur, dapat menjadi salah satu mitigasi tsunami di pesisir pantai.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanganan Bencana Kekeringan di Wilayah Provinsi Jatimserta Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Kantor BPSDM Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (9/10), Suharyanto menjelaskan Indonesia merupakan salah satu tingkat risiko bencana paling tinggi di dunia. Hingga kini, lanjutnya, encana yang terjadi di Indonesia sudah terjadi 3.089 kali.
Ia menyampaikan agar dalam kondisi kedaruratan, kepala daerah tidak segan untuk segera menetapkan status Siaga atau Tanggap Darurat, agar pemerintah dapat mendukung langsung kebutuhan masyarakat terdampak.
Selain itu, kata dia, kepala daerah agar dapat mengoptimalkan fasilitas hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, agar proses pemulihan hidup dan penghidupan masyarakat berjalan lebih cepat.
Kemudian Kepala BNPB juga memberikan bantuan dukungan sumber daya darurat bencana kekeringan yaitu Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemprov Jatim Rp1 miliar. Kepada pemerintah kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan senilai masing-masing Rp250 juta dan peralatan penanganan bencana kekeringan.
