Score – Pemerintah menyerahkan insentif fiskal sebesar Rp1,68 triliun ke pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka stunting di daerah masing-masing.
“Total insentif fiskal yang diberikan untuk daerah yang menurunkan stunting tercepat dan terbaik adalah sebesar Rp1,68 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Insentif fiskal mengenai penurunan stunting diberikan kepada 90 daerah yang terdiri dari 20 provinsi, 30 kota, dan 40 kabupaten untuk prestasi tahun 2022. Sementara untuk tahun 2023, insentif fiskal penurunan stunting diberikan kepada 125 daerah yaitu 7 Provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten.
Pada 2022, sambung Menkeu, angka stunting mengalami penurunan tajam bila dibandingkan catatan pada 2018, yakni menjadi 21,6 persen dari 30,8 persen.
Sementara itu, Presiden Jokowi menargetkan penurunan stunting tahun 2024 menjadi 14 persen.
“Ini perlu kerja sama dan sinergi berbagai pihak untuk menyelamatkan anak-anak balita Indonesia dari stunting,” ujar Menkeu.
Dari sisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran untuk penurunan stunting tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp30 triliun di kementerian/lembaga. Per 30 September, realisasi anggaran tersebut yaitu Rp22,5 triliun atau 74,9 persen.
Pemerintah pusat juga memberikan anggaran penurunan stunting melalui alokasi dana transfer keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp16,56 triliun. Selain melalui insentif fiskal sebesar Rp1,68 triliun, anggaran juga mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp5,91 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp8,97 triliun.
Selanjutnya, Dana Desa juga diarahkan antara lain untuk program pencegahan dan penurunan stunting.
Diketahui, pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi daerah berprestasi kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain terkait penurunan stunting, insentif lainnya diberikan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penggunaan produk dalam negeri, dan percepatan belanja daerah.
