Teten tak setuju pencantuman “positive list” di Permendag 50/2020

Score – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki tidak menyetujui usulan memasukkanpositive list atau daftar barang-barang yang diperbolehkan untuk diimpor dengan harga di bawah 100 dolar AS atau Rp1,5 juta pada revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 50 tahun 2020.

“Itu saya tidak setuju (positive list). Ini sesuai arahan Pak Presiden karena sebenarnya kita ingin mendorong hilirisasi di dalam negeri karena itu kan belanja pemerintah kebijakan substitusi impor untuk belanja pemerintah juga udah diterapkan harus membeli produk dalam negeri,” kata Menkopdan UKM Teten Masduki kepada media di Jakarta, Senin.

Menteri Teten menuturkan alih-alih membuat positive list yang memuat daftar barang impor yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri dengan harga di bawah 100 dolar AS, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang memaksa pelaku industri luar negeri yang barangnya belum bisa diproduksi di dalam negeri untuk membuat pabrik dan melakukan produksinya di dalam negeri.

“Katakan barang itu belum ada misalnyatapi kalau itu begitu kita tutup impornya, pasti market akan segera diisi dengan produk dalam negeri. Selalu begitu mekanisme pasar itu, pemerintah justru yang harus mempengaruhi kebijakan itu,” ucapnya.

Teten menegaskan Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan pemerintah dan kementerian untuk melakukan kebijakan substitusi impor dengan memperbesar belanja pengadaan barang dan jasa minimal 40 persen menggunakan APBN. Kebijakan tersebut, ditegaskannya untuk melindungi produk-produk UMKM serta menambah lapangan pekerjaan.

Sebelumnya, Mendag Zulkifli mengatakan revisi Permendag 50 Tahun 2020 terkait perdagangan digital, sedang dalam tahap harmonisasi di Kemenkumham. Menurutnya, terdapat tiga kajian yang akan dibahas. Pertama, e-commerce harus mempunyai izin dengan media sosial.

Kedua, positive list yang akan memuat daftar barang-barang yang diperbolehkan untuk diimpor. Menurut Zulkifli, barang impor yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri tidak akan masuk dalam positive list.

“Misalnya kita punya buah-buahan seperti alpukat. Itu tidak boleh beli di luar. Kalau mau beli secara online harus lewat jalur impor yang izinnya jelas,” ucap Mendag Zulkifli.

Pembahasan ketiga adalah kelengkapan informasi mengenai asal usul barang impor. Pelaku e-commerce, disebutnya, masih kesulitan mendeteksi asal barang karena tidak dicantumkan di dalam platform tersebut.