Legislator prediksi enam kelurahan rasakan manfaat Sodetan Ciliwung

Score – Anggota DPRD DKI Jakarta Mujiyonomemprediksi hanya warga di enam kelurahan kawasan Duren Sawit, Jatinegaradan Kramat Jati yang akan merasakan manfaat Sodetan Ciliwungberupa tidak lagi mengalami banjir.

“Di enam kelurahan, kami perkirakan tidak banjir lagi,” kata Mujiyono saat dihubungi terkait dengan Peresmian Sodetan Ciliwungoleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Senin.

Namun,Mujiyonoenggan merinci, enam kelurahan yang dimaksud.

Ia juga tidak mempermasalahkan pihak siapa yang terlebih dahulumenginisiasi program itu lantaran yang terpenting mampu dengan cepat mengatasi permasalahan warga.

“Kan harus berkesinambungan, yang baik diteruskan dan kurang baik diperbaiki,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya mengingatkan pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan ganti rugi tanah maupun pembebasan lahan pada kawasan tersebut.

“Urusan tanah itu di Komisi A. Anggota dewan banyak terima aduan banyak sekali. Kita sampai bingung. Jadi, memang persoalan tanah itu menjadi penghambat,” katanya.

Kurangi banjir

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan penyelesaian Sodetan Ciliwung setidaknya dapat mengurangi 62 persen masalah banjir di Ibu Kota DKI Jakarta.

“Dengan selesainya Sodetan Ciliwung, ini juga menyelesaikan banjir Jakarta, (ditambah) baik tapi yang Bendungan Ciawi-Sukamahi, Sodetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, Banjir Kanal Timur, itu bisa menyelesaikan baru kira-kira 62 persen dari persoalan banjir yang ada di Jakarta,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan hal tersebut dalam peresmian Sodetan Ciliwung di Inlet Sodetan Ciliwung Jatinegara, Jakarta Timur, yang juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, serta masyarakat sekitar sodetan.

Dengan adanya Sodetan Ciliwung itu, Jokowi menyebutkan masih ada 38 persen masalah banjir di Ibu Kota yang harus diselesaikan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga  Asosiasi UMKM Sumut minta pemerintah kendalikan harga beras

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *