Score – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir mengatakan sinergi diperlukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat berbasis ekonomi biru (blueeconomy).
Erick menyebut Indonesia memiliki visi menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan pada 2045 sehingga diperlukan kerja sama seluruh pihak, termasuk sinergi kementerian dan lembaga.
“Perlunya sinergi untuk pelaksanaan proyek utama pada enam kelompok pembangunan triwulan III seperti indikator pembangunan nasional, janji presiden, major project, proyek strategis nasional, SDGs, dan direktif presiden,” ujar Erick dalam rapat koordinasi nasional bidang kemaritiman dan investasi 2023 di Golo Mori, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu.
Erick dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu menekankan pentingnya sinergi dan kerja nyata dalam mengakselerasi penyelesaian proyek utama pembangunan triwulan-III 2023.
Selain mencarikan solusi yang tepat dan efisien untuk proyek yang terkendala, ia juga menyebut perlunya penetapan target pada proyek-proyek yang baru dimulai seperti New Palembang Port dan KA Komuter Surabaya Gerbang Kertosusila sampai 2024.
Ia mencontohkan dukungan kementerian dan lembaga dalam program pembangunan kelautan dan perikanan.
Dukungan tersebut meliputi infrastruktur pendukung seperti irigasi, listrik, jalan produksi, akses permodalan, sarana transportasi dan sistem logistik, integrasi penataan ruang, integrasi perizinan pusat dan daerah, inovasi teknologi produksi serta hilirisasi produk kelautan dan perikanan.
Erick mengatakan dua misi utama dalam rancangan RPJMN 2025-2029 bidang kelautan dan perikanan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat berbasis ekonomi biru dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa maritim yang unggul dengan mengedepankan tiga strategi utama, yaitu strategi ekonomi, politik, dan budaya.
“Strategi ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan perairan, pengembangan industri maritim, penguatan sarana dan prasarana kemaritiman, dan pengelolaan konektivitas maritim,” kataErick.
Ia mengatakan penguatan tata kelola kemaritiman, penguatan diplomasi, dan okupasi efektif maritim serta penguatan hankam dan keselamatan maritim menjadi strategi politik ke depan.
Sementara strategi budaya bertumpu pada penguatan karakter maritim bangsa dan penguatan iptek, inovasi, dan SDM kemaritiman.
Untuk itu, Erick mendorong optimalisasi peran tugas fungsi dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang kemaritiman dan investasi dalam pengawalan program prioritas nasional periode 2020-2024.
“Hari ini, saya ingin kita semua menyatukan arah, strategi dan persepsi bersama antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan penyelesaian program prioritas nasional pembangunan bidang kemaritiman dan investasi pada 2024,” kata Erick.
